nusakini.com-Ciputat - Hasil awal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2020 mencapai angka 87 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Priyono usai melakukan reviu PMPRB Setjen Kemenag, di Pusdiklat Kemenag, Ciputat.  

“Berdasarkan reviu yang dilakukan, telah disepakati bahwa PMPRB Setjen Kemenag tahun 2020 pada komponen pengungkit aspek pemenuhan, diperoleh hasil akhir sebesar 12,64 atau 87 persen dari bobot 14,60,” ungkap Priyono, Kamis (20/05).  

Menurutnya, capaian ini meningkat dari capaian PMPRB Setjen Kemenag di tahun sebelumnya. “Ini meningkat dari tahun 2019, di mana nilai PMPRB Setjen Kemenag adalah 81,16,” tuturnya.  

Namun, Priyono menjelaskan angka capaian ini masih dapat bergerak sebelum batas akhir submit PMPRB tingkat kesetjenan oleh Sekjen Kemenag pada 15 Juni mendatang. “Untuk itu kami berharap setiap unit eselon II dalam Kesetjenan dapat memenuhi data dukung (evidence) yang masih dibutuhkan, paling lambat 27 Mei 2020,” jelas Priyono.  

• Peaceful Muharam 1447 H, Gus Sastro: Budaya dan Ibadah Harus Saling Menghidupi
• Masjid Quba, Obrolan Tentang Sejarah, Spiritualitas, dan Nilai Sosial
• Menikmati Jajan Pasar Indonesia di Terminal Syib Amir
• Menag Lepas Pemulangan Kloter 01 Embarkasi Makassar
• Fikih Haji yang Manusiawi

Sementara delapan komponen pengungkit reformasi birokrasi yang dimaksud, meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.  

“Masing-masing komponen tersebut memiliki bobot yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Berdasarkan perhitungan pencapaian bobot, pencapaian tertinggi ditunjukkan pada komponen manajemen perubahan yang berhasil memperoleh nilai 1,87 atau 93 persen dari total bobot 2,” kata Priyono.  

“Sementara kita masih punya pekerjaan rumah untuk komponen peningkatan kualitas layanan publik. Karena dari hasil reviu, baru tercapai 61 persen atau setara dengan nilai 1,53 dari total bobot 2,50,” ujar Priyono.  

Capaian ini, lanjut Priyono, telah disepakati oleh Tim Asesor PMPRB Sekretariat Jenderal Kemenag yang terdiri dari Kepala Biro Perencanaan sekaligus Plt Kepala Biro Umum Ali Rokhmad, Kepala Biro Kepegawaian Saefudin, Kepala Biro Keuangan M. Ali Irfan, Kepala Biro Ortala Priyono, Kepala Biro Hukum dan KLN sekaligus Plt Kapus Bimdik Khonghucu M. Mudhofir, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Suhaili, dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Nifasri. (p/ab)